Penandatanganan kesepakatan bersama Pilkada damai di Aula Negelar, Ilaga Kabupaten Puncak, Jumat (22/12), pecan lalu.

*Terungkap dalam pertemuan akbar terkait Pilkada 2018

ILAGA- Semua elemen masyarakat di Kabupaten Puncak, akhirnya sepakat untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara aman,damai,dan demokratis, mereka sepakat untuk tidak lagi mengulang pengalaman pahit dimana sempat terjadi perang suku hanya karena persoalan Pilkada 2011-2012 yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan duka yang mendalam, kesepakatan bersama tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Tokoh Masyarakat,Tokoh Perempuan, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, yang dilaksanakan di Aula Negelar, Ilaga, Kabupaten Puncak, Jumat (22/12),pekan kemarin.

Kesepakatan bersama tersebut juga disaksikan oleh Bupati Puncak Willem Wandik selaku Pembina politik di daerah tersebut, serta Perwakilan dari Polda Papua yang diwakili Dirintelkam Polda Papua Kombes Pol Drs.Wagiyo raharjo, Kapolres Puncak Jaya AKBP. Indra Napitupulu,S.Ik, serta perwakilan dari Panwas kabupaten puncak serta KPUD Kabupaten Puncak.

Kesepakatan tersebut antara lain calon bupati dan wakil bupati dilarang untuk membakar batu dalam menggalang massa, pasangan bupati dan wakil bupati tidak diperkenangkan untuk membuat posko-posko pemanangan bagi para pasangan calon, pasangan bupati dan calon bupati dilarang untuk mendatangkan peserta pemilu yang bukan warga masyarakat yang bukang berdomisili di Kabupaten Puncak atau tidak memiliki KTP Kabupaten Puncak,serta pasangan calon Bupati dan wakil Bupati dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah saat melaksanakan kampaye baik konvoy kendaraan maupun dialog,serta pasangan Bupati dan Wakil Bupati dilarang untuk membagi-bagikan sembako atau money politik dan pasangan Bupati dan wakil bupati dilarang saling menjatuhkan pasangan lain, serta dilarang untuk menjual minuman keras sejak pelaksanakan Pemilukada, termasuk membawa alat-alat senjata tajam seperti pana-pana atau parang saat pelaksanakaan tahapan pilkada.

Sebelum dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama, diawali dengan pertemuan akbar, dihadiri oleh semua elemen masyarakat di kabupaten puncak, terutama Kepala Distrik, Kepala suku dan Tokoh masyarakat, agama dan perempuan, serta penjelasan dari pihak Polda Papua yang diwakili oleh Direntilkam Polda Papua Kombes Pol Drs.Wagiyo Raharjo.

Foto bersama elemen masyarakat terkait Pilkada damai di Kabupaten Puncak,2018, mendatang.

Bupati Puncak Willem Wandik mengatakan kegiatan pertemuan akbar yang dilaksanakan ini, dalam rangka memberikan sosialisasi berupa penjelasan kepada masyarakat, terkait dengan aturan pemilukada, serta tahapan-tahapan pemilukada, sehingga masyarakat bias mengetahui dan mengerti soal aturan dan tahapan pilkada,sehingga ke depan tidak terjadi kekacauan, bahkan ke depan, masyarakat tidak mudah untuk terprofokokasi untuk melaksanakan hal-hal yang tidak diingingkan saat pilkada.

“Kita punya pengalaman pahit yang pernah terjadi di kabupaten puncak, akibat perang suku,hanya karena ketidaktahuan masyarakat soal pilkada, dengan pengalaman tersebut,maka kita harus melaksanakan sosialisasi sebelum pilkada,sehingga masyarakat benar-benar mengerti,ketika pelaksankana tahapan pilkada, maka semua bisa berjalan dengan aman,”ujar Bupati.

Dari pertemuan tersebut, ternyata menurut bupati, semua pihak ada keinginan yang kuat untuk melaksanakan Pilkada  di Kabupaten Puncak yang damai, mereka juga tidak mau lagi mengulang pengalaman pahit pada Pilkada pertama lima tahun silang, dimana terjadi perang suku, artinya semua ada kemauan agar pelaksanaan pilkada yang aman, damai serta demokratis, hal in bisa dilihat saat dialog dengan masyarakat.

Sementara itu, dari Anggota devisi hukum dan pengawasan KPUD Kabupaten puncak Erianus Kiwak lebih pada memberikasan penjelasan soal tahapan pilkada, jadwal, hingga aturan pelaksanakan Pilkada, dimana soal ferifikasi calon Bupati dan wakil Bupati yang melewati jalur perseorangan, serta jalur partai politik, dimana KPUD akan melaksanakan verifikasi factual terkait dengan dukungan, baik kepada jalu perseorangan yang melalui pengumpulan KTP maupun melalui jalur partai dimana KPUD akan ke Jakarta dan mengecek dukungan partai ke Kementrian hokum dan HAM.

“kita di KPUD selalu ada ditempat, kita anak daerah, ketika ada persoalan, datang bicara baik  kepada kita, sehingga kita bisa memberikan penjelasan, sebab kita ini netral tidak memihak satu pasangan, kita ada kode etik,’ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga menekan soal system noken, yang selama ini salah ditafsirkan, sebab system noken hanya bersifat menggantikan kotak suara, bukannya system noken menjadi tempat untuk untuk membunkus suara, seperti yang selama ini dilaksanakan, bahkan dirinya juga dengan tegas menekan kepada para kepala suku, untuk tidak mempengaruhi suara di kampong-kampung, untuk memberikan suara kepada salah sau calon kepala daerah.

Sementara itu anggota panwas kpud devisi hokum dan penegakan puncak Ancol kira,s,sos,mengharapkan kepada para calon bupati, untuk sama-sama menjaga pilkada yang aman dan damai di kabupaten puncak, bahkan panwas sudah berkomitmen untuk melaksabakan pikada secara aman dan damai serta demokratis, ketika ada persoalan di lapangan, maka calon maupun tim sukses jangan memprofokasi masyarakat, namun harusnya melapor ke panwas, sehingga panwas lah yang bisa menindaklanjuti secara hokum.

“yang mau maju menjadi calon Bupati dan wakil, termasuk tim sukses dan sebagainya, harus mengerti aturan Pilkada, ada banyak di internet, sehingga mengerti dan jangan memprofokasi masyarakat, kalian harus utamakan kepentingan rakyat, kalau ada masalah maka lewati jalur hokum,”tegasnya.

Sementara itu Dirintelkam Polda Papua Kombes Pol Drs.Waluyo Raharjo, mengatakan sesuai dengan petunjuk Kapolda Papua, dimana dari tujuh Kabupaten termasuk Provinsi yang melaksanakan Pilkada di 2018,Kabupaten Puncak, merupakan Kabupaten yang menjadi prioritas perhatian dari Polda Papua, sehingga Kapolda berharap agar pengalaman pahit yang pernah terjadi di kabupaten Puncak, jangan lagi terulang., para calon bupati dan wakil bupati harus siap kalah dan siap menang, termasuk tim suksesnya juga harus siap kalah dan siap menang.

“Kita dari aparat keamanan selalu siap mengawal pelaksanaan pilkada di kabupaten puncak, polisi tidak akan memihak kepada salah satu calon, kita netral, hanya saja polisi tidak bisa berjalan sendiri, jika tidak dibantu oleh masyarakat, jadi kita harus punya komitmen bersama untuk melaksanakan Pemilukada yang aman dan damai serta demokratis, pada akhirnya juga,yang pimpin di Kabupaten ini juga pasti anak daerah kabupaten puncak,’tegasnya.

Bagi mereka yang kalah, kata Dirintelkam, ada jalur hokum, sehingga manfaatkanlah jalur hokum, sehingga masyarakat tidak dirugikan hanya karena politik, karena siapapun yang menjadi kepala daerah, merupakan putra terbaik asal Kabupaten Puncak.

Sesuai dengan rencana, kesepakatan bersama tersebut, nantinya akan ditempelkan di sejumlah sarana pemerintah, agar masyarakat bisa membaca dengan demikian pelaksanaan pilkada di kabupaten puncak, bisa berjalan aman dan damai.(humas Kabupaten Puncak)