Inspektorat ingatkan SKPD dan bendahara untuk komperatif soal audit awal BPK-RI

ILAGA-Inspektur  inspektorat Kabupaten Puncak Kristian Sikoway,SP,M,Ak, mengingatkan kepada para Kepala SKPD dan Bendahara di Kabupaten Puncak, yang mengelola anggaran APBD tahun 2016, agar lebih komperatif terhadap audit awal yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)-RI Perwakilan Provinsi Papua, yang sudah berada di Kabupaten Puncak, sejak pertengahan Mei, lalu.

“26 hari  teman-teman dari BPK-RI  akan berada di Kabupaten Puncak, untuk melaksankan audit rinci terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2016 dan mereka sudah melakukan pemeriksaan fisik di beberapa distrik, ilaga dan Gome Beoga, menyusual akan ke Distrik lainnya lagi,Kita berharap selama 26 hari ini, tim BPKI-RI berada di Ilaga, maka teman-teman pimpinan SKPD, maupun bendahara harus komperatif, menyiapkan data yang diperlukan oleh teman-teman dari BPK-RI,”ungkapnya

Kata Kristian, terkait dengan audit yang dilakukan oleh tim dari PBK-RI Perwakilan Papua selama di Kabupaten Puncak, maka pihaknya sudah melaksanakan kegiatan entry meeting,sebagai awal dari kegiatan audit awal BPK-RI di Kabupaten Puncak, yang dilaksankan oleh Inspektorat dan BPK-RI perwakilan Papua, dengan para pimpinan SKPD dan bendahara, yang dilaksanakan sejak Senin (15/5)lalu, dalam rangka kordinasi terhadap pimpinan SKPD dan bendahara, terkait kesiapan mereka dalam rangka audit terinci dari BPK-RI, terhadap LKPD (laporan keuangan pemintah daerah ) tahun anggaran 2016 dan kegiatan ini pun langsung dihadiri oleh Bupati Puncak Willem Wandik dan Sekda Puncak, karena kegiatan ini dirasa sangat penting bagi pengelolaan keuangan di Kabupaten Puncak.

“Jadi kegiatan ini dalam rangka   melihat sejauah mana kesiapan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah,jadi yang diperiksa dari sisi aset, neracanya seperti apa, untuk laporan keuangan tahun anggaran 2016,”ungkapnya.

Kristian berharap agar SKPD dan bendahara bisa menyiapkan data-data yang dibutuhkan, jangan takut karena semua yang dilakukan oleh BPK-RI maupun Inspektorat Kabupaten Puncak, ini semata-mata demia kabaikan pimpinan SKPD sendiri, selain itu SKPD ke depan bisa lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Puncak.

“ Ini uang negara jadi kita berharap menggunakan uang lebih baik  sesuai dengan peruntukannya, dan juga tertib dalam admintrasi pelaporan keuangan, mudah-mudahkan ke depan kita bisa meraih opini yang lebih baik lagi, sebab saat ini kita dalam posisi Disclemer dari BPK-RI,”tukasnya.

Saat disinggung soal apa yang menyebabkan hingga BPK-RI memberikan opini disklemer kepada Pemkab Puncak, Kristian menjelaskan penyebabnya adalah dua tahun lalu sempat terjadi perang suku di Kabupaten Puncak, akibat Pilkada 2013 lalu, akibatnya sejumlah aset milik pemda rusak, bahkan hilang karena ada kerusuhan, sehinga pencatatan aset pada neraca tidak tertip, artinya tidak bisa diyakini nilainya, itu yang membuat dua tahun ini Pemda Puncak susah memiliki opini yang kurang baik dari BPK-RI.

“Selain itu, persoalan sumber daya  manusia (SDM)yang masih minim, sehingga sistem keuangan dan pengawasan tidak berjalan secara maksimal,”ungkapnya.

Meskipun begitu, Menurut Kristian, dengan melihat penataan keuangan dan aplikasi, serta sistem pengawasan yang sudah dilaksankan, saat ini, baik dari Inspektorat dan Keuangan, serta peningkatan kualitas SDM pengawasan dan keuangan di Kabupaten Puncak, maka dirinya yakin ke depan, opini dari BPK-RI bisa lebih meningkat.(DISKOMINFO PUNCAK)