berita Kab. Puncak

_{K.F: Bupati Puncak Elvis Tabuni saat memberi amanat Presiden RI di hari jadi Bayangkara ke-80.}

ILAGA – Bupati Puncak, Elvis Tabuni, menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80, Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kapolres Puncak, AKBP Domingos DE. F. Ximenes, S.H., S.I.K., beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Upacara diwarnai dengan prosesi pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur, berlangsung khidmat di halaman Mapolres Puncak, Ilaga, Rabu, (01/07/26).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Elvis Tabuni membacakan sambutan Presiden Republik Indonesia yang menitikberatkan pada beberapa poin utama transformasi Polri. Presiden menekankan pentingnya penguatan reformasi kelembagaan agar Polri terus berbenah menjadi institusi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

“Penegakan hukum harus berkeadilan. Tidak boleh ada pandang bulu dan tidak ada satu pun pihak di Indonesia yang kebal hukum,” tegas Bupati membacakan amanat Presiden.

Selain itu, Presiden juga mendorong peningkatan sinergitas antara Polri dengan Pemerintah Daerah, TNI, dan masyarakat. Aspek lain yang menjadi sorotan adalah peningkatan profesionalisme personel Polri dalam merespon dinamika global serta perkembangan teknologi yang semakin cepat.

Sementara itu, Kapolres Puncak, AKBP Domingos DE. F. Ximenes, S.H., S.I.K., mengakui bahwa wilayah Puncak merupakan daerah operasi dengan tantangan geografis dan infrastruktur yang cukup berat. Mengingat usia Polres Puncak yang relatif muda (tujuh tahun) dan Polda Papua Tengah yang baru terbentuk dua tahun, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi tantangan nyata.

Meski demikian, Kapolres menegaskan bahwa keterbatasan tersebut tidak menyurutkan semangat anggotanya dalam memberikan pelayanan terbaik. Pihaknya terus mengedepankan pola koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan keamanan kegiatan pemerintahan maupun aktivitas masyarakat berjalan lancar.

“Kami menyadari belum bisa menjangkau seluruh titik kehidupan masyarakat di pedalaman karena keterbatasan personel dan infrastruktur. Oleh karena itu, kami sangat mengedepankan kearifan lokal,” ujar Kapolres.

Kapolres menjelaskan bahwa penyelesaian masalah melalui peran kepala suku dan kepala kampung menjadi kunci utama di wilayah Puncak. Pihak kepolisian sepenuhnya mendukung mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat tersebut selama kedua belah pihak dapat menerima kebijakan yang diambil, selaras dengan situasi dan kondisi di lapangan. (Diskominfo Puncak)