berita Kab. Puncak

^{K.F: Komnasham (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) melakukan kunjungan langsung ke Kabupaten Puncak, dalam rangka melihat langsung kondisi para pengungsi di Kabupaten Puncak, didampingi oleh Plt. Sekda Puncak Nenu, di Ilaga, Kabupaten Puncak, Selasa 13 Oktober 2025.}

ILAGA-Komnasham (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) melakukan kunjungan langsung ke Kabupaten Puncak, dalam rangka melihat langsung kondisi para pengungsi di Kabupaten Puncak, dampak dari konflik Senjata yang terjadi di Kabupaten Puncak, Rombongan Komnas Ham RI dipimpin langsung oleh Ketua Komnasham Anis Hidaya, bersama anggota lainnya, mereka diterima oleh Plt. Sekda Puncak Nenu Tabuni, di Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Selasa 13 Oktober 2025.

Dari Ilaga, selanjutnya rombongan Komnas Ham menuju ke Distrik Gome,untuk bertatap muka langsung dengan para Pengungsi,dampak dari korban konflik bersenjata beberapa waktu lalu.

“Tujuan laporan hari ini adalah untuk menyampaikan tahapan – tahapan penanganan pengungsi yang selama ini telah, sedang dan akan di laksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Puncak,” Kata Plt. Sekda Puncak Nenu, saat membuka pertemuan.

Dalam pertemuan tersebut,Nenu Tabuni menjelasskan terkait stabilitas keamanan; peran pemerintah daerah; daerah-daerah terdampak konflik; tahap penangan baik dari tanggap darurat, tahap penangan konflik; tahap pemulihan, tahap pemulangan; pemuilahan dan rehabilitasi, terhadap para pengungsi.

“Kabupaten Puncak dalam beberapa Tahun terakhir menghadapi situasi yang sangat kompleks akibat konflik Bersenjata antara kelompok TPNPB-OPM dan aparat TNI-Polri dalam rangka Penegakan Hukum dan stabilitas keamanan, terutama di Distrik – Distrik Seperti Gome, Gome Utara, Omukia, Sinak Barat, Pogoma, Bina, Mageabume dan Yugumuak” terang Nenu.

“Dampak dari konflik ini sangat besar bagi masyarakat sipil. Ribuan warga harus mengungsi meninggalkan kampung halaman mereka. Pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan Pemerintahan terganggu. Aktivitas Ekonomi masyarakat lumpuh, dan akses transportasi menjadi sangat terbatas” jelas Nenu.

Kata Nenu Tabuni, Pemda Puncak sudah melakukan gerak cepat dalam menangani situasi ini, saling berkoordinasi untuk semua pihak terkait baik dari akar rumput hingga pemerintah pusat, dengan adanya koordinasi ini gubernur Papua Tengah, telah datang, Pangkowilhan (Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan), hingga Komnasham RI.

Ketua Komnasham Anis Hidaya mengatakan dalam kunjungan tersebut, masyarakat mengharapkan Komnaham RI, bisa melakukan koordinasi, agar pasukan dikurangi secara bertahap sehingga masyarakat merasa aman untuk kembali ke kampungnya masing-masing dan bisa beraktifitas seperti berkebun, anak-anak ke sekolah, dan masyarakat bisa mendapatkan akses layanan kesehatan seperti sediakala.

“Harapan masyarakat nanti akan kami koordinasikan kepada para pihak Kementerian Lembaga yang ada di tingkat pusat , sebagaimana yang Komnasham sudah lakukan ketika kami beberapa waktu yang lalu juga melakukan pemantauan situasi pengungsi di Maibrat, di Nabire, dan juga Timika,”kata Anis.

Lanjut Anis Hidaya, salah satu rekomendasi Komnasham adalah mendorong pendekatan hak asasi manusia dengan melakukan penarikan secara bertahap pasukan keamanan yang dianggap mengganggu dan menimbulkan trauma bagi masyarakat.

“Kami mengapresiasi pemerintah daerah, terutama Pemkab Puncak, yang sudah melakukan langkah-langkah baik respon cepat maupun langkah-langkah lanjutan dalam upaya memulangkan dan nantinya juga akan disusul dengan upaya-upaya pemulihan dan reintegrasi kepada masyarakat. Kami berharap bahwa situasi hak asasi manusia di Papua secara umum makin kondusif ke depan dan bagaimana pendekatan keamanan itu perlu dievaluasi,” harap Anis.

“Kami mengajak semua pihak untuk menjaga kondusifitas, perlindungan hak asasi manusia, tidak terpancing padanya isu-isu provokasi, sehingga kondusifitas kita bisa jaga sama-sama,” tutup Ketua Komnasham. (Diskominfo Puncak)