berita Kab. Puncak

 _{K.F : AUDIENSI MENDES PDT: Rombongan Pemkab Puncak yang dipimpin oleh Bupati Elvis Tabuni dan Ketua DPRK Thomas Tabuni saat menggelar audiensi dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), H. Yandri Susanto, di Jakarta, Kamis (11/6/2026). Pertemuan ini membahas prioritas pembangunan di Kabupaten Puncak sebagai salah satu daerah tertinggal.} 

JAKARTA – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah, Bupati Puncak Elvis Tabuni mengambil langkah strategis dengan menggelar roadshow ke sejumlah kementerian pusat di Jakarta pada Kamis (11/6/2026). Strategi "jemput bola" ini dilakukan guna mengamankan dukungan dan pendanaan program prioritas langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam kunjungan kerja tersebut, Bupati Elvis Tabuni didampingi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Puncak Thomas Tabuni serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.

Rombongan Pemkab Puncak menggelar audiensi dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) H. Yandri Susanto. Selain itu, mereka juga menemui Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Buhari Sirait.

Bupati Puncak Elvis Tabuni menjelaskan bahwa tujuan utama dari rangkaian pertemuan ini adalah memperjuangkan alokasi anggaran pusat untuk sektor-sektor esensial. Sektor tersebut meliputi percepatan pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan ekstrem, kesehatan, dan pendidikan di Kabupaten Puncak.

"Kabupaten Puncak merupakan daerah baru yang masih sangat tertinggal. Karena itu, kami menemui pemerintah pusat agar mereka bisa membantu mempercepat sejumlah program strategis daerah, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga program komunikasi dan telekomunikasi," ujar Elvis.

Upaya proaktif ini langsung membuahkan hasil nyata. Pemkab Puncak berhasil mengamankan kuota bantuan untuk sektor papan (perumahan).

"Kami sudah menyerahkan sejumlah dokumen ke Kementerian PKP, dan Puncak bersyukur mendapatkan kuota 500 unit untuk program bedah rumah menjadi rumah layak huni yang akan direalisasikan tahun ini," tambahnya.

Bak gayung bersambut, Mendes PDT H. Yandri Susanto menyatakan komitmennya untuk memberikan perhatian khusus bagi Kabupaten Puncak. Terlebih, wilayah tersebut saat ini masuk dalam daftar 30 daerah sangat tertinggal di Indonesia.

"Kami siap berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Puncak. Tahap demi tahap kita akan majukan daerah ini. Karena Kabupaten Puncak masuk dalam 30 daerah sangat tertinggal, wilayah ini akan menjadi prioritas kami tahun ini juga," tegas Yandri di sela-sela pertemuan.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Buhari Sirait, memastikan bahwa Kabupaten Puncak masuk dalam prioritas pembangunan tahun 2026. Terkait program bedah rumah, ia meminta Pemkab Puncak bergerak cepat melengkapi administrasi.

_{K.F : Rombongan Pemkab Puncak saat menemui Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Buhari Sirait. Dalam pertemuan ini, Pemkab Puncak berhasil mengamankan kuota bantuan 500 unit program bedah rumah layak huni untuk tahun 2026}

"Kami berharap dokumen untuk program bedah rumah ini segera diserahkan seluruhnya oleh Pemkab Puncak, sehingga kuota 500 unit rumah tersebut bisa langsung dieksekusi tahun ini," kata Buhari.

Langkah proaktif pihak eksekutif ini mendapat apresiasi tinggi dari legislatif. Ketua DPRK Puncak, Thomas Tabuni, memuji kegigihan Bupati Elvis Tabuni yang tidak tinggal diam menghadapi situasi pemangkasan anggaran. Menurutnya, jika hanya berharap pada APBD, membangun daerah akan sangat sulit. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat, apalagi Kabupaten Puncak merupakan daerah geografis sulit yang hanya mengandalkan akses transportasi udara.

"Kabupaten Puncak masih berstatus daerah tertinggal. Kami sangat membutuhkan percepatan akses infrastruktur dasar seperti listrik, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, air bersih, serta pemulihan ekonomi," tutur Thomas.

Ia menegaskan bahwa DPRK Kabupaten Puncak mendukung penuh langkah diplomasi ini demi kesejahteraan masyarakat. "Langkah Bupati ini sangat kami dukung, agar pemerintah pusat terus memberikan perhatian dan afirmasi nyata bagi kemajuan Kabupaten Puncak," pungkasnya.

Sesuai dengan rencana,Bupati Puncak bersama dengan Tim akan melakukan pertemuan juga dengan Kementerian Perhubungan RI,Jumat,12 Juni hari ini,untuk diketahui,Turut mendampingi Bupati Puncak dalam roadshow tersebut antara lain,Kepala BPKAD: Ferdinand G.M. Helan, S.E., M.Si,Kepala Dinas PUPKP: Dominggus Wihiayawari, S.T,Kepala Bappeda: Herman D. Wanma, S.STP., M.KP,Kepala Dinas Pertanian: Viktor Nemba Pongsonggi, S.E., M.M,Plt. Inspektur Kabupaten Puncak: Fabianus Ado,Kepala Dinas Kominfo: Ricky Siwi, S.H,MH,Kepala Dinas Sosial Asir Tabuni,Kepala Dinas Perhubungan: Danius Tabuni, S.Sos. (Diskominfo Puncak)