Pemkab Puncak Ajukan 10 Program Prioritas Masuk RKPD Provinsi Papua Tengah


Pemerintah Kabupaten Puncak di masa kepemimmpinan Bupati Elvis Tabuni, SE,MM dan Wakil Bupati Naftali Akawal, SE mendorong sejumlah program prioritas untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tengah Tahun 2026.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Puncak Melianus Hagabal, SE,MM mengatakan, ia bersama Kepala Bidang dan beberapa staf Bappeda mendampingi Wakil Bupati Naftali Akawal dan Plt. Sekretaris Daerah Nenu Tabuni menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbangda) RKPD Provinsi Papua Tengah 2026 di Ballroom Kantor Gubernur Bandara Lama, Nabire.

“Tadi kami sudah menyampaikan 10 program dan kegiatan prioritas kepada Bapperida Provinsi Papua Tengah. Di bidang infrastruktur ada 5 program prioritas, kemudian 5 program lainnya dari bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi,” kata Melianus menjawab wartawan di sela-sela Musrenbangda, Kamis, 8 Mei 2025.

Melianus merincikan, untuk bidang infratruktur, Kabupaten Puncak meminta intervensi dan dukungan anggaran dari Provinsi Papua Tengah untuk membangun sejumlah ruas jalan raya, baik itu pembukaan jalan baru maupun peningkatan. Mulai dari Distrik Beoga Timur, Distrik Bina, lalu ke Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya.

“Kemudian pembangunan jalan di lingkar ibukota Kabupaten Puncak yang dimulai dari Ilaga, Gome Utara, Gome, dan Omukia. Lalu ada peningkatan ruas jalan Ilaga-Sinak, Beoga-Ilaga Beoga-Sugapa Kabupaten Intan Jaya dan Ilaga ke Grasberg. Selain itu, juga pembangunan tower di Distrik Sinak,” urai Melianus.

Menurut Melianus, Puncak merupakan salah satu kabupaten yang masih terisolir di Papua Tengah. Hingga kini belum ada konektivitas jalan raya yang terhubung dari kabupaten lain yang mengakibatkan mahalnya barang-barang kebutuhan pokok karena diangkut dengan pesawat.

Di era kepemimpinan Bupati Elvis dan Wabup Naftali, kaat Melianus, pihaknya berkomitmen dalam lima tahun akan menyelesaikan sejumlah ruas jalan penghubung, terutama ke Puncak Jaya dan Intan Jaya. Sebab dengan adanya jalan raya, masyarakat bisa merasakan kehadiran pemerintah. Karena itu, program pembangunan jalan raya lebih mendesak dan lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Ruas jalan dari Distrik Bina ke Mewulok Puncak Jaya itu masih tersisa sekitar 60 kilometer, sementara Ilaga-Beoga dan Ilaga-Sinak juga masing-masing sekitar 50-an kilometer. Pembukaan jalan dan peningkatan itu memang lama karena daerah kami ini sangat sulit. Kami sangat butuh intervensi dari Pemerintah Provinsi,” tegasnya.

Sementara itu, di bidang pendidikan, Pemda Puncak akan fokus membangun Sekolah Sepanjang Hari (SSH) di Distrik Sinak dan Distrik Beoga. Selain itu, juga diusulkan 10 putra/putri asli Puncak agar dibiayai oleh Pemprov Papua Tengah untuk studi di fakultas kedokteran, pertambangan, penerbangan dan beberapa ilmu terapan.


“Di bidang kesehatan, kami menyampaikan permintaan kebutuhan tenaga dokter spesiasilis seperti dokter penyakit dalam supaya mendukung pelayanan di RSUD Ilaga. Sementara di bidang ekonomi, kami menyampaikan usulan program pemberdayaan kepada mama-mama Asli Papua dan pembangunan Pasar di Kota Ilaga,” tutur Melianus.

Ia menegaskan, pihaknya sangat berharap intervensi anggaran terhadap semua program prioritas yang diusulkan, entah dengan menggunakan anggaran Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) atau Dana Otonomi Khusus sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia.


“Beberapa program prioritas ini kami usulkan dengan harapan besar kami Pemprov bisa menerimanya dan memperhatikan kami di daerah. Supaya masyarakat Puncak juga bisa merasakan intervensi pembangunan dari Provinsi Papua Tengah. Kami tak bisa membiayai sendiri karena keterbatasan anggaran,” tutupnya. (Gusty Masan Raya)