berita Kab. Puncak

K.F : Penyerahan apresiasi kepada kepala-kepala UKPBJ se-Tanah Papua

TIMIKA — Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendorong agar pengadaan barang dan jasa pemerintah di Tanah Papua tidak sekadar berfokus pada pemenuhan administrasi, melainkan mampu menghadirkan dampak nyata bagi pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

Pesan tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP RI, Suharti, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengadaan Barang/Jasa se-Tanah Papua Tahun 2026. Kegiatan ini digelar oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPJ) Sekretariat Daerah di Ballroom Hotel Horison Diana, Kabupaten Mimika, Rabu (23/9/2026).

Rakor yang berlangsung selama dua hari pada 23–24 September 2026 ini diikuti oleh sekitar 300 peserta. Hadir pula unsur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Tanah Papua, sekretaris daerah, kepala UKPBJ, pejabat pengadaan, pejabat fungsional, serta narasumber dari LKPP, Kementerian Dalam Negeri, KPK, dan instansi terkait.

Rangkaian acara pembukaan turut diisi dengan penandatanganan deklarasi sebagai rencana tindak lanjut Rakor. Selain itu, diserahkan pula penghargaan atas capaian terbaik penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Mikro Kecil (UMK) Semester I Tahun 2026 kepada Pemerintah Provinsi Papua serta enam kabupaten, yakni Sarmi, Manokwari, Maybrat, Lanny Jaya, Asmat, dan Puncak, dari Kabupaten Puncak dihadiri oleh PLT. kepala Unit pengadaan barang dan jasa Kabupaten Puncak Hans Ibo.

Dalam sambutannya, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP RI, Suharti, menekankan bahwa karakteristik wilayah Papua yang luas, tantangan geografis, konektivitas yang belum merata, tingginya biaya logistik, serta beragamnya kapasitas pasar lokal menuntut adanya strategi pengadaan yang adaptif.

"Pengadaan harus menjadi instrumen strategis pembangunan, bukan hanya sekadar proses administratif," tegas Suharti. Ia juga mendorong pemda se-Tanah Papua untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor antara OPD, PPK, UKPBJ, Bappeda, APIP, pelaku usaha, UMKM, hingga masyarakat agar manfaatnya dirasakan secara luas.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Tengah, Dr. H. Tumiran, yang hadir mewakili  Gubernur Provinsi Papua Tengah sekaligus membuka acara secara resmi melalui pemukulan tifa, memaparkan empat pilar utama yang perlu diperkuat, yaitu Kebijakan dan perencanaan, Kelembagaan dan sumber daya manusia, Digitalisasi dan pasar, Pengawasan dan pelayanan publik.

"Saya berharap forum ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan mampu menghasilkan dampak jangka panjang yang nyata bagi masyarakat Papua," ucap Tumiran.

Sementara itu, Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua Tengah, Martinus Agapa, dalam laporan panitia menyampaikan bahwa rakor ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Rakor PBJ Setda Papua Tahun 2025 yang menunjuk Provinsi Papua Tengah sebagai tuan rumah.

"Rakor ini menjadi wadah koordinasi, sinkronisasi kebijakan, dan penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah di seluruh wilayah Tanah Papua," ujar Martinus. (Diskominfo Puncak)