K-F: Ratusan Para Pencari Kerja (Pencaker) di Kabupaten Puncak melakukan aksi demo damai, minta 100 persen OAP, pada formasi CPNS 2024, diterima oleh Penjabat Bupati Puncak Nenu Tabuni, S.Sos, di Halaman Kantor Bupati Puncak Senin, 26 Agustus 2024.

ILAGA - Para Pencari Kerja (Pencaker) di Kabupaten Puncak melakukan aksi demo damai untuk menanggapi dibukanya formasi CPNS 2024 terutama di Kabupaten Puncak. Para pendemo yang menamakan dirinya Forum Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Bersama Seluruh Pencaker Kabupaten Puncak, terdiri atas KNPI, FP3, GAMKI, AMKI dan Pemuda Katolik. Dalam Demo Aksi damai ini, Pencaker berkeliling dan berorasi mengelilingi kota ilaga, hingga terakhir di Halaman Kantor Bupati Puncak, para Pendemo kemudian diterima oleh Penjabat Bupati Puncak Nenu Tabuni, S.Sos, didampingi oleh Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kabupaten Puncak, di Halaman Kantor Bupati Puncak Senin, 26 Agustus 2024.

Dalam orasinya, para Pencaker Menyuarakan 5 poin, Pertama Pencaker berharap formasi CPNS Puncak Tahun 2024 100% Orang Asli Papua (OAP), Kedua Pencaker mengharapkan penambahan  kuota Formasi CPNS Kabupaten Puncak dari 469  ke 1000, yang ke Tiga kepada Penjabat Bupati Puncak, BKD Puncak dan DPRD Puncak untuk segera melakukan koordinasi ke KEMENPAN RB (Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) untuk penambahan  quota CPNS 2024, yang ke Empat Pencaker meminta BKD Kabupaten Puncak untuk dapat melibatkan tim pencaker dalam seleksi CPNS Tahun 2024, dan yang ke Lima pencaker meminta bantuan  ketersediaan jaringan Internet untuk proses pendaftaran CPNS Kabupaten Puncak Tahun 2024.

Setelah mendengar orasi dari Pencaker Puncak, Penjabat (Pj) Bupati Puncak Nenu Tabuni S.Sos langsung bertemu dengan para pendemo, bahkan bersama dengan perwakilan Para pencaker, masuk ke ruangan Bupati, untuk membahas terkait quota penerimaan CPNS 2024.

“Para pencaker melihat dalam quota itu prasentase penerimaan 80 persen itu orang asli Papua, dan 20 persen itu adalah saudara-saudara kita non OPA, oleh karena itu mereka datang demo dan tadi kami terima, mereka ingin agar 100 persen itu harus OAP,” ungkapnya.

Kata PJ Bupati, perlu diketahui oleh para pancekar bahwa yang menentukan quota itu dalam perekrutan CPNS 2024,  adalah dari KEMENPAN RB (Kementrian Pendayagunaa Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dan berlaku saat ini seluruh tanah Papua yaitu 80 persen OAP, dan 20 persen Non OAP.

“Para pacaker sampaikan bahwa  MRP sudah sampaikan seperti itu, tapi  harus diketahui bahwa sampai saat ini, MRP juga belum audiens dengan KEMENPAN RB atau Pemerintah Pusat, supaya  pemerintah pusat ambil keputusan itu jelas soal quota, kami pemerintah daerah di 8 Kabupaten ini, bisa saja setuju  100 persen OAP, namun harus ada garis koordinasi antara KEMENPAN RB dan MRP atau BKN, supaya ada keputusan jelas, biar kita Pemerintah bisa ikut,”tuturnya.

“Sehingga saya sampaikan solusi  adalah kita akan bentuk tim kecil, saya tunjuk asistem III, sebagai Ketua tim, akan ke Provinsi Papua Tengah bertemu dengan Ibu Gubernur Provinsi Papua Tengah, dan selanjutnya ke Jakarta ketemu dengan Kemempan RB, agar ada jalan keluar, sehingga perekutan PNS ini benar-benar jelas soal quota,”tegasnya.

Setelah mendapatkan informasi dari Penjabat Bupati, para pendemo selanjutnya membubarkan diri, namun mereka berjanji akan tetap mengawal perekurtan PNS 2024, dengan tetap menunggu inormasi dari Tim kecil yang sudah dibentuk. (Diskominfo Puncak)