berita Kab. Puncak

^{K.F: Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah, melakukan Audensi dengan Pemerintah Daerah, Forkopimda, Tokoh Masyarakat di Kabupaten Puncak, di Aula Negelar Ilaga, Senin 6 Oktober 2025.}

ILAGA – Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah, melakukan Audensi dengan Pemerintah Daerah, Forkopimda, Tokoh Masyarakat di Kabupaten Puncak. Menindak lanjuti dampak dari konflik bersenjata yang terjadi di kabupaten Puncak, beberapa waktu lalu,Audensi ini bertujuan mendengarkan langsung masukan dan keresahan yang ada di wilayah pemerintah daerah kabupaten puncak. Tim Pansus DPRP-PT disambut langsung oleh Bupati Puncak Elvis Tabuni, Audensi ini dilakukan di Aula Negelar Ilaga, Senin 6 Oktober 2025.

Bupati Puncak Elvis Tabuni, memberikan apresiasi kehadiran Pansus Kemanusiaan DPR Provinsi Papua Tengah yang datang ke Ilaga. Bupati mengatakan persoalan kemanusiaan di Kabupaten Puncak, merupakan persoalan yang sangat serius dan menjadi perhatian bersama, khusus di Kabupaten Puncak, masih menghadapi berbagai tantangan, seperti konflik sosial, pengungsian, keterbatasan layanan dasar, dan situasi keamanan yang belum sepenuhnya stabil,sangat berpengaruh terhadap kondisi pembangunan di daerah tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi langkah DPRP Papua Tengah yang telah membentuk pansus kemanusiaan ini, serta turun langsung untuk mendengar, melihat, dan berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Kami percaya bahwa dengan adanya koordinasi, komunikasi, dan kerjasama antara DPRP Papua Tengah dengan pemerintah daerah, maka persoalan kemanusiaan di papua, khususnya di puncak, dapat dicarikan jalan keluar yang terbaik,” kata Elvis Tabuni.

“Kami berharap dari audiensi ini akan lahir rekomendasi-rekomendasi yang nyata dan berpihak kepada masyarakat, terutama terkait perlindungan hak-hak dasar, jaminan rasa aman, pemenuhan kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, serta dukungan bagi masyarakat yang terdampak konflik” tutup Elvis.

Audensi ini diawali dengan Pemaparan Plt. Sekda Puncak Nenu Tabuni, yang dalam pemaparannya di depan Tim Pansus. Sekda Puncak menekankan beberapa poin penting yaitu Gambaran Umum Geografis Kabupaten Puncak serta gambaran umum stabilitas keamanan di Kab. Puncak; Daerah yang di anggap rawan konflik; Dasar-dasar hukum terhadap penangan konflik; Langka-langka yang di lakukan pemda terhadap penangan konflik; Penangan Pendidikan dan Kesehatan; Tahapan Pemulihan pasca konflik; Penjelasan terhadap proses pemulangan Pengungsi.

“Bupati telah menetapkan SK (surat keputusan) Tim Pemulangan Pengungsi ke tempat masing-masing, Bupati Puncak akan mengantakan akan mengantar langsung para pengunsi Distrik Omukia, dan ini sudah di mulai oleh Ketua DPRK Puncak dan Rombongan, pada hari Sabtu 4 Oktober lalu” jelas Nenu.

“Pemerintah Kabupaten Puncak telah Melaksanakan Semua Tahapan dan Langkah – Langkah Dalam Rangka Penanganan Konflik serta dampaknya” tutur Nenu dalam pemaparannya.

Di waktu yang sama Anis Labene yang selaku Sekretaris Tim Pansus, mengatakan setelah menerima aspirasi dari Aliansi Mahasiswa Puncak Se-Indonesia juga menindaklanjuti rapat koodinasi dengan Pj. Gubernur Papua Tengah, Pj. Bupati Puncak pada 14 Februari lalu, pihaknya telah menyusun agenda kerja dan pembentukan Tim Pansus untuk melaksanakan audensi ke Kabupaten Puncak langsung.

“Tujuan Audensi ini mempererat sinergi antara DPR Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan aparat keamanan mencari solusi atas persoalan kemanusiaan dan stabilitas daerah Kabupaten Puncak,”ungkap Anis.

Anis menambahkan semua masukan dan saran dari para semua pihak, terutama dalam rangka membangun kembali rumah-rumah yang terbakar dan rusak karena konflik sosial ini, akan menjadi perhatian Pansus Kemanusiaan.

“Akan kami sampaikan kepada pimpinan, apa yang kami dengarkan. Akan kami kemukakan dalam sidang dan akan kami sampaikan kepada Gubernur Provinsi Papua Tengah,” tegas Anis.

Ketua DPRK Puncak Thomas Tabuni juga pada kesempatan yang sama melaporkan bahwa DPRK Puncak juga, telah membentuk Pansus Penanganan Konflik dan Kemanusiaan, berdasarkan Keputusan DPRK Puncak nomor 400.9.9.2/11/Tahun 2025 tanggal 11 Juni 2025 lalu, Pansus telah melaksanakan Kunjungan ke semua distrik yang terdampak, memberikan bantuan yang diperlukan, turun ke lapangan melihat langsung persoalan dan permasalahan yang terjadi serta mengambil data dan keterangan-keterangan yang diperlukan, dan melakukan pertemuan dan tatap muka dengan pihak-pihak terkait.

“Kami sampikan bahwa Pansus telah Menyusun laporan dan Hasil Kerja Pansus yang selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Papua Tengah, Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta, dan Menteri Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta, untuk ditindaklanjuti” jelas Thomas.

Setelah melakukan audensi, tim Pansus kemanusian DPRP Papua Tengah, Juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdapak yang berada di sekitar Ilaga berupa telur, mie instan, tenda, alat tulis, beras, kopi dan gula. (Diskominfo Puncak)